Ketua Pusat Studi ASEAN UR Sebut Peran Negara-Negara ASEAN Belum Maksimal Selesaikan Konflik Rohingya

terasunri.web.id - Hingga saat ini konflik yang terjadi pada masyarakat Rohingya di Rakhine State, Myanmar masih belum belum menujukkan penyelesaian akhir. Pemerintah di negara tersebut belum menunjukkan itikad untuk melindungi warganya yang ada di daerah tersebut dari tindakan genosida oleh militer Myanmar.

Peran Indonesia maupun ASEAN, pun hingga saat ini belum menunjukkan hasil signifikan dalam penyelesaian konflik tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Riau, Muhammad Saeri pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakannya, bahwa peran negara-negara anggota ASEAN belum maksimal dalam mendukung penyelesaian konflik di negara itu.

“Seperti pada Pemerintah Indonesia, respon positif sudah ada tapi belum cukup maksimal. Baru sebatas pengiriman utusan diplomatik dan bantuan saja,” kata Saeri pada FGD yang mengusung tema ‘Indonesia dan ASEAN di Tengah Pusaran Krisi Rohingya’, Kamis (29/9/2017).

Pada tataran ASEAN sendiri, kata Saeri, peran negara anggotanya juga belum besar. Karena di organisasi regional Asia Tenggara itu tidak memiliki kerangka aturan dalam penyelesaian konflik di dalam negeri. Pada negara-negara ASEAN juga saat ini tengah menguat prinsip non intervensi, sehingga ASEAN sulit ikut campur menyelesaikan etnis Rohingya di Myamnar.

Negara-negara ASEAN juga saat ini tidak memiliki ketergantungan yang besar satu sama lain. Negara-negara ASEAN justru banyak bergantung kepada negara besar lain di luar ASEAN seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Oleh sebab itu negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sulit menekan Myanmar untuk menghentikan pembiaran yang dilakukannya terhadap penindasan etnis Rohingya. “ASEAN juga tidak bisa serta merta mengancam untuk mengeluarkan Myanmar dari komunitas,” tambah Saeri.

Dari diskusi yang dilakukan Pusat Studi ASEAN UR tersebut, Saeri menyebutkan bahwa mestinya ada upaya yang lebih besar lagi dari ASEAN untuk menyelesaikan konflik Rohingya, khususnya dari Indonesia. Indonesia bisa melakukan pendekata-pendekatan diplomatis kepada negara di mana Myanmar memiliki ketergantungan.

“Dengan dorongan ini, masyarakat internasional bisa mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan konflik Rohingya,” sebutnya.

“Apalagi Indonesia sebagai komunitas Islam terbesar, mestinya memiliki rasa solidaritas yang lebih besar membantu masyarakat Rohingya yang mayoritas beragam Islam,” tambah Saeri.

Masyararakat luas juga bisa terus memberikan dukungan kepada etnis Rohingya yang saat ini tertindas dengan beberapa aksi. Mulai dari terus memberikan dukungan bantuan hingga aksi yang lebih masif lainnya. “Kalau kita lihat aksi saat ini masih sebatas dukungan parsial. Publik bisa melakukan dukungan emosional yang lebih masif lagi,” tutup Saeri usai FGD.

Kegiatan FGD ini sendiri merupakan agenda rutin dari Pusat Studi ASEAN UR. Kegiatan pada hari ini digelar di LPPM UR dan menghadirkan sejumlah kalangan seperti Akademis, Jurusan Hubungan Internasional, Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk Rohingya, dan mahasiswa.