Tampung Aspirasi Mahasiswa FAPERIKA, BEM UR Lakukan Sharing dan Hearing

www.terasunri.com - Rabu (26/10) Kementerian Hukum dan Advokasi (Kemenhad) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UR) mengadakan diskusi bersama mengenai banyaknya keluhan dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FAPERIKA) Universitas Riau tentang kondisi fasilitas penunjang perkuliahan yang dinilai tidak layak.

Diskusi ini dipimpin langsung oleh Faizal Indra Rangkuti selaku Menteri Hukum dan Advokasi BEM Universitas Riau dan Abdul Khair selaku Presiden Mahasiswa Universitas Riau beserta beberapa staff Kabinet Inspirasi BEM UR lainnya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu banyaknya pengaduan terkait UKT. Masalah tersebut manjadi masalah besar bagi mahasiswa FAPERIKA dan mereka meminta agar segera ada solusi dan realisasi terhadap masalah ini.

Program UKT masih menjadi masalah klasik dalam ruang lingkup UR.

Adapun hal - hal yang akan diadvokasikan oleh Kementerian Hukum dan Advokasi BEM UR terkait UKT adalah mengenai beberapa hal berikut pertama meminta penggolongan UKT mahasiswa jelas dan bijaksana sesuai dengan perekonomian mahasiswa.

Dan kedua transparansi BKT (Biaya Kuliah Tunggal) harus jelas dan hal-hal yang termasuk BKT dalam masing masing fakultas. Misalnya Fakultas eksakta (FMIPA, Fakultas Teknik, FKIP dan FAPERIKA) apakah peralatan laboratorium termasuk BKT.

Jika peralatan laboratorium termasuk BKT maka mahasiswa tidak lagi membayar hal-hal yang menjadi keperluan laboratorium tersebut. Jika itu tetap diminta oleh pihak fakultas maka ini merupakan korupsi menyalahgunakan BKT yg ditetapkan.

Permasalahan krusial lainnya seperti fasilitas umum berupa kamar mandi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga menjadi pembahasan pada kegiatan diskusi ini. Air yang terkadang habis di saat jam sholat, kamar mandi yang kotor dan terkesan tidak diperhatikan, lambatnya pencairan beasiswa Bidik Misi, peminjaman ruangan di hari Sabtu dan Minggu yang tidak diperbolehkan, kelanjutan pembangunan gedung Grand Gasing dan mengapa di LPJ tidak bisa memasukkan dana transportasi adalah beberapa contoh masalah yang ada.

"Harapan kami, semoga kajian Kementerian Hukum dan Advokasi ini dapat dipertimbangkan oleh pihak rektorat dan dapat menjadi solusi terhadap kebijakan di UR. Semoga hal yang telah diadvokasi seperti perbaikan jalan dapat segera diperbaiki agar seluruh mahasiswa UR menjadi aman dan nyaman berada di UR," tutur Faizal Indra Rangkuti.