BEM UR Gelar Aksi Usut Tuntas Masalah Korupsi e-KTP

terasunri.web.id - Polemik kasus Elektornik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Setya Novanto ialah bukti bahwa krisis moral dan terdegradasinya kejujuran berdampak pada mudahnya pemimpin merampas hak rakyat. Hukum yang kian melemah menjadi bahan renungan bersama untuk terus menyuarakan kebenaran. Menanggapi hal tersebut, seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa tidak boleh bungkam. Sebagai seorang pemimpin negeri, Setya Novanto merupakan ancaman bagi iklim politik yang konstruktif bagi bangsa ini, Ia merupakan simbol arogansi kekuasaan atas keadilan dan hukum yang harus dihilangkan dari dunia perpolitikan di negeri ini.

Atas nama keadilan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UR) menggelar aksi mengusut tuntas masalah korupsi e-KTP yang berlangsung Selasa (10/10/2017) dengan titik kumpul aksi di Sekretariat BEM UR. Aksi diawali dengan penjemputan massa aksi di setiap fakultas dan dilanjutkan dengan bergerak ke lokasi pertama, yaitu Kantor Pos di Jalan Sudirman guna menitip surat tuntutan penyelesaian dugaan korupsi e-KTP yang ditujukan pada pihak Istana Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bergerak dari Kantor Pos, BEM UR beserta massa aksi beriringan menuju titik aksi utama di Tugu Zapin, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru untuk menyuarakan kebenaran dan mengusut keadilan yang sebenar-benarnya dengan melakukan aksi teatrikal. Dalam aksinya, terlihat massa aksi mengenakan topeng bereajah Setya Novanto dan menyembelih ayam potong yang menunjukkan lemahnya hukum di negeri ini seperti ayam yang lemah tak berdaya. Dalam kesempatan lain, mahasiswa juga menggelar aksi bakar ban, pembentangan spanduk dan poster sebagai bentuk kekecewaannya.

Dalam aksi yang dilakukan, terlihat aksi berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan kericuhan. Namun saat tiba waktu ashar, sempat terjadi insiden adu mulut antara mahasiswa dengan pihak pengaman kepolisian karena mahasiswa mendesak agar dibukakan pintu kejaksaan tinggi untuk mahasiswa yang akan melakukan shalat ashar. Kecewa dengan tindakan oknum polisi yang melarang mahasiswa masuk dan mengerjakan shalat, massa aksi kemudian membakar ban sebagai bentuk protes atas tindakan polisi yang dinilai tidak rasional. Akibat aksi bakar ban tersebut, aparat pengamanan kepolisian mengambil tindakan untuk menembakkan racun api ke arah ban yang dibakar oleh mahasiswa hingga menimbulkan kepulan asap yang memenuhi lokasi aksi. Akibatnya, satu massa aksi menjadi korban dan terbujur pingsan akibat kepulan asap tersebut.

Pasca menggelar aksi didepan kejaksaan tinggi, massa aksi kemudian bertolak ke Komisi Yudisial (KY) Kantor Penghubung Provinsi Riau dengan menyuarakan beberapa tuntutan. Diantaranya menuntut pihak Komisi Yudisial (KY) Kantor Penghubung Provinsi Riau agar dapat bertindak tegas terhadap para hakim, terlebih pasca putusan hakim Cepi yang dinilai keliru dalam mencabut status tersangka Setya Novanto. "Walaupun secara prosedural Setya Novanto telah dimenangkan dalam putusan hakim pengadilan negeri, namun putusan tersebut dinilai mencederai hati masyarakat Indonesia", ujar Cahyono selaku massa aksi. Menanggapi tuntunan dari massa aksi, Hotman Parulian Siahaan selaku Kordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Provinsi Riau menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi putusan hakim cepi. Akan tetapi, tuntutan aspirasi dari BEM UR dan mahasiswa akan segera disampaikan kepada Komisi Yudisial Pusat.

"Melalui aksi ini, kita berharap agar mahasiswa Indonesia khususnya yang ada di Riau ingin agar Setya Novanto benar-benar dijatuhkan hukum yang seadil-adilnnya dan menekankan agar hakim yang ada di Indonesia tidak tebang pilih dalam memimpin sidang, terlebih perihal kasus korupsi yang ada di Indonesia", ujar Rinaldi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Riau.

"Mahasiswa tetap bersama rakyat, dan akan terus memperjuangkan kebenaran serta keadilan di negeri ini, maka kita tidak boleh bungkam. Hukum yang terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas ini harus kita lawan, ujar Aditya Putra Gumesa, Menteri Sosial Politik BEM UR.