Ahli Tata Negara UR : Kerja Satpol PP Tak Maksimal, PKL Pun Marak

terasunri.web.id - Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satuan Polisi Pamong (PP) Praja sangat penting dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Bila lembaga ini tidak maksimal, maka ada potensi besar banyaknya Perda yang dilanggar atau dikangkangi warga. Agar terciptanya pemerintahan yang baik dan berdirinya peraturan daerah secara berwibawa, peran Satpol PP diharapkan maksimal.

PKL yang terus menempati tempat-tempat ilegal untuk berjualan seperti di pinggir jalan terus meresahkan pengendara. Kondisi ini mencerminkan Satpol PP tidak maksimal dalam menjalankan tupoksi.

Ahli tata negara Universitas Riau Mexasai Indra memyebutkan, Satpol PP merupakan instrumen Pemda dalam menegakkan hukum. Namun dalam mengambil sebuah tindakan terkait penegakan Perda, ada prosesnya secara administrasi. Namun bila suatu lembaga tersebut ternyata tidak bisa menjalankan tupoksi secara maksimal, maka lembaga itu layak dievaluasi.

‘’Secara internal bisa dilakukan evaluasi oleh pimpinan daerah. Dalam konteks hubungan kelembagaan bisa dilakukan kontrol lewat DPRD, sesuai dengan salah satu fungsi yang melekat padanya. DPRD bisa memanggil, melakukan hearing dan mendengarkan pendapatkan.

DPRD juga bisa meminta kepala daerah memberhentikan pimpinan lembaga, sesuai evaluasi. Walaupun untuk memberhentikan itu merupakan kewenang penuh kepala daerah,’’ sebut Mexasai.